Kuala Lumpur (Matariaubertuah.com),– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menggelar pertemuan bilateral di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur, pada Senin (27/1/2025). Pertemuan ini menghasilkan berbagai kesepakatan strategis yang bertujuan mempererat hubungan kedua negara di berbagai sektor utama.

Dalam konferensi pers bersama, PM Anwar menegaskan pentingnya kerja sama di sektor energi, terutama antara perusahaan minyak dan gas nasional kedua negara, Petronas dan Pertamina. “Kami berkomitmen untuk memperkuat kemitraan Petronas dan Pertamina guna mengeksplorasi peluang baru, termasuk alih teknologi serta kerja sama lintas negara,” ujar Anwar.

Selain energi, sektor pertahanan turut menjadi fokus pembahasan. Anwar mengakui keunggulan Indonesia dalam bidang ini dan menekankan perlunya kolaborasi yang lebih erat. “Indonesia memiliki pengalaman dan kekuatan yang luar biasa di sektor pertahanan. Oleh karena itu, kami sepakat untuk memperkuat sinergi demi kepentingan bersama,” ungkapnya.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa kerja sama perdagangan dan investasi turut dibahas, khususnya dalam pengelolaan industri kelapa sawit. Sebagai dua negara produsen utama kelapa sawit dunia, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menjaga stabilitas industri ini di pasar global. “Permintaan terhadap kelapa sawit sangat tinggi, terutama dari negara-negara seperti Mesir, India, dan Pakistan. Dengan sinergi yang baik, kita dapat berkontribusi lebih besar bagi sektor ini,” kata Prabowo.

Dalam aspek geopolitik, kedua pemimpin juga menunjukkan kesamaan sikap terhadap isu Palestina. Mereka menegaskan dukungan penuh terhadap solusi dua negara sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan. “Indonesia dan Malaysia berada dalam satu garis dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Solusi dua negara adalah satu-satunya jalan yang harus diperjuangkan,” tegas Prabowo.

Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk mempercepat implementasi kerja sama melalui koordinasi yang lebih intensif antar kementerian dan lembaga terkait di kedua negara.(rml)