Pekanbaru (Matariaubertuah.com),- 30 Desember 2024 – PT Ella Pratama Prakasa (EPP) resmi memenangkan lelang proyek pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru untuk tahun 2025. Namun, kemenangan ini memicu spekulasi mengenai keterlibatan seorang pengusaha hiburan malam ternama di Riau, berinisial DH, sebagai pemodal utama di balik perusahaan tersebut. Dugaan ini menyoroti potensi pengaruh DH dalam dunia bisnis sekaligus politik lokal di Riau.

Menurut informasi yang diperoleh dari sumber anonim, DH diduga memiliki jaringan kuat yang memungkinkannya mengendalikan sejumlah proyek pemerintah di berbagai wilayah, termasuk Pekanbaru. Sebagai pemodal besar, DH disebut-sebut memainkan peran signifikan dalam menentukan hasil lelang, termasuk dalam proyek pengangkutan sampah yang bernilai miliaran rupiah.

Rekam Jejak Proyek DH di Riau
Sumber tersebut mengungkapkan bahwa DH bukan nama baru dalam dunia proyek pemerintah di Riau. Selama beberapa tahun terakhir, ia dikaitkan dengan sejumlah perusahaan yang berhasil memenangkan tender besar, khususnya di sektor jasa dan infrastruktur. Hal ini diduga tak lepas dari kedekatannya dengan berbagai pejabat dan tokoh politik daerah.

Tidak hanya di bidang proyek, DH juga dituding memiliki peran dalam mendukung kampanye politik sejumlah calon kepala daerah. Ia diduga memberikan dukungan finansial besar untuk mengamankan posisi mereka, yang pada akhirnya memberi keuntungan strategis bagi perusahaan-perusahaan yang ia danai.

Proyek Pengangkutan Sampah 2025
PT EPP sebelumnya memenangkan lelang serupa pada tahun 2022 untuk Zona I Kota Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp27,1 miliar dari total anggaran Rp28,4 miliar. Pada tahun 2025, nilai proyek ini diperkirakan tetap berada di angka yang sama. Walau demikian, banyak pihak mempertanyakan proses lelang yang berlangsung dan dugaan adanya campur tangan pihak-pihak tertentu dalam menentukan pemenang.

Pj Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat, memastikan bahwa proses pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru tetap menjadi prioritas pemerintah. “Kami terus berupaya memperbaiki sistem pengangkutan sampah agar masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal,” ujar Roni dalam keterangannya. Ia juga menambahkan bahwa alat berat yang digunakan untuk pengangkutan telah diperbaiki guna menghindari penumpukan sampah di berbagai titik kota.

Pertanyaan tentang Transparansi
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses lelang proyek pemerintah. Dugaan keterlibatan DH sebagai pemodal memunculkan kekhawatiran mengenai persaingan yang tidak sehat dalam dunia bisnis, serta potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi kebijakan publik.

Berbagai elemen masyarakat dan pengamat politik di Riau menyerukan agar pemerintah daerah memastikan semua proses lelang berlangsung secara jujur, terbuka, dan bebas dari intervensi pihak-pihak berkepentingan. Masyarakat Pekanbaru kini menunggu langkah nyata pemerintah dalam menjamin integritas pengelolaan anggaran dan proyek-proyek vital di wilayah tersebut.(rpc)