Matariaubertuah.com – Perseteruan antara seorang wartawan dan kontraktor yang mengerjakan proyek sarana laboratorium di SMK 1 Surian, Pantai Cermin, semakin memanas. Wartawan tersebut sebelumnya menerbitkan laporan mengenai proyek yang mangkrak, menimbulkan perhatian publik terhadap dugaan ketidakberesan kontraktor. Namun, pihak kontraktor, yang didampingi oleh seorang wartawan lokal, telah membantah laporan tersebut dan menuduh wartawan yang mengungkapkan informasi tidak benar.

Dalam berita yang diterbitkan, wartawan tersebut mengungkapkan fakta bahwa proyek pembangunan laboratorium yang seharusnya selesai tepat waktu hingga kini tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berita ini mendapatkan respon luas dari masyarakat, terutama dari kalangan pelajar dan pendidik yang sangat mengharapkan fasilitas yang memadai.

Di mana mereka menuduh wartawan asli telah menyebarkan informasi yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik pihak kontraktor.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik mengenai laporan yang dipublikasikan semestinya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal 18 undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa wartawan berhak menyampaikan informasi yang benar dan akurat tanpa tekanan dan intimidasi.

Wartawan tersebut berencana untuk mengambil langkah hukum terhadap tuduhan yang dilayangkan oleh kontraktor dan wartawan lokal, dengan merujuk pada haknya untuk melaporkan fakta yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Pasal 27 huruf (3) Undang-Undang Pers juga menegaskan bahwa wartawan tidak dapat dituntut atas berita yang dipublikasikan, selama berita tersebut berdasarkan pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan faktual.

Kasus ini menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk organisasi wartawan dan lembaga hak asasi manusia, yang menyerukan perlunya perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya untuk menyampaikan kebenaran kepada publik. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya peran pers dalam menjaga akuntabilitas publik dan transparansi dalam proyek pembangunan.