PELELAWAN (Matariaubertuah.com),- Rencana pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk merelokasi warga dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kembali tertunda. Program yang seharusnya mulai berjalan pada November 2025 itu harus diundur akibat maraknya provokasi serta intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan besar atas kebun sawit ilegal di dalam kawasan konservasi.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kemenhut, Rudianto Saragih Napitu, mengungkapkan bahwa sebagian warga pada dasarnya telah menyetujui relokasi. Namun munculnya provokator membuat proses yang sudah disepakati menjadi kembali rumit.
“Relokasi tahap awal seyogianya sudah bisa dimulai bulan ini. Tapi karena ada provokator dan kepentingan tertentu yang membuat situasi keruh, masyarakat jadi bingung mana informasi yang benar,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (25/11/2025).
Rudianto menjelaskan bahwa relokasi bukan hanya soal memindahkan warga dari TNTN, tetapi juga memberikan jaminan kehidupan baru yang layak. Pemerintah sudah menyiapkan lokasi pengganti berikut lahan perkebunan untuk diolah warga. Namun justru kelompok yang selama ini membuka kebun sawit ilegal dalam jumlah besar menjadi pihak yang paling menolak.
“Pemilik kebun besar itu jelas tidak mau relokasi. Mereka paham bahwa pemerintah tidak akan memberi perlindungan terhadap kebun sawit ilegal yang mereka kelola di TNTN. Mereka yang kemudian memicu kekisruhan,” tegasnya.
Kemenhut mencatat sekitar 40.000 hektare kawasan TNTN telah beralih menjadi kebun sawit dalam kurun dua dekade. Alih fungsi tersebut berdampak serius terhadap ekosistem, termasuk penurunan populasi gajah dan hilangnya fungsi kawasan sebagai penyangga air serta habitat satwa liar.
Meski menghadapi hambatan, Rudianto memastikan negara tetap berkomitmen mengembalikan TNTN ke fungsi konservasi. Setelah relokasi rampung, pemerintah akan memulai program pemulihan melalui reboisasi dan restorasi alami pada lahan-lahan bekas kebun sawit.
“Jika nanti habitat sudah pulih dan kawasan kembali layak, gajah akan kami arahkan untuk kembali masuk ke Tesso Nilo,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa provokasi yang berkembang di tengah masyarakat justru menyulitkan upaya penegakan aturan di kawasan taman nasional. Pemerintah berharap warga tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan, agar proses penataan TNTN dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan. (rpc)