Riau (Matariaubertuah.com),- Jumat, 26 Oktober 2024, Sebagai seorang pengamat pemerintahan dan pemerhati perempuan, Dr. (C) Delpi Susanti, S.IP., M.IP. menilai bahwa langkah-langkah politik yang akan ditempuh Prabowo Subianto serta penerapan Tesis Lee membawa refleksi penting bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Pemerintahan tanpa oposisi memang dapat menciptakan stabilitas politik dan efisiensi kebijakan yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Namun, menurutnya, keputusan untuk menghilangkan peran oposisi berpotensi mengikis nilai demokrasi dan mengancam mekanisme check and balances yang menjadi landasan utama bagi pemerintahan yang sehat dan transparan.

Delpi menambahkan bahwa pengalaman sejarah di Indonesia, sebagaimana disebutkan oleh Andi Irawan,Guru Besar Universitas Bengkulu dan Ketua Bidang Kebijakan Publik Perhimpunan Akademisi dan Saintis Indonesia (ASASI), menunjukkan stabilitas ekonomi era Orde Baru dicapai di bawah kendali ketat terhadap oposisi. Meski demikian, pengalaman ini juga mengajarkan tentang dampak jangka panjang dari pemerintahan otoriter, di mana kebebasan berekspresi, hak-hak individu, dan inklusivitas sangat terbatas. Demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan; melainkan mekanisme yang memungkinkan aspirasi rakyat terdengar dan berpengaruh dalam kebijakan. Oleh sebab itu, pemerintah yang bergerak menuju jalan tanpa oposisi dapat mengakibatkan kebijakan berkembang secara sepihak, tanpa responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks ini, Delpi sebagai pengamat pemerintahan sekaligus sebagai pemerhati perempuan juga menggarisbawahi bahwa perempuan, yang secara tradisional kurang terwakili di ruang-ruang politik, bisa semakin terpinggirkan jika kanal-kanal kritik dan aspirasi tertutup. Sebagai pemerhati perempuan, ia menilai bahwa peran perempuan dalam ruang demokrasi yang sehat harus dijaga dan dipertahankan. Di tengah kecenderungan pemerintahan yang merangkul stabilitas melalui harmonisasi politik, suara perempuan tetap harus memiliki ruang dan kekuatan dalam mengadvokasi kebijakan yang adil dan inklusif. Sistem pemerintahan yang sehat perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, yang membawa perspektif unik dan solusi kreatif terhadap tantangan sosial yang dihadapi.

Pada akhirnya, pemerintahan tanpa oposisi harus secara konsisten memastikan transparansi dan akuntabilitasnya, karena dua hal ini adalah fondasi kepercayaan masyarakat. Dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat sipil adalah pilar penting dalam demokrasi, sehingga diharapkan dengan atau tanpa oposisi, pemerintahan tetap berjalan dengan ruang yang cukup untuk kritik konstruktif yang dapat membangun bangsa, tutur Dr.(C). Delpi Tokoh Perempuan Muda itu.