Pekanbaru (Matariaubertuah.com),- Minggu 3/11/2024 Dedi Ashari, selaku Kabid Hukum dan HAM dari HIMAROHU Riau, menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa (Kades) dalam menghadapi Pilkada Rokan Hulu 2024. Dalam pandangannya, menjaga posisi netral ASN dan Kades bukan hanya soal mematuhi peraturan, tetapi juga terkait komitmen moral untuk mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik.

Dedi menyampaikan keprihatinannya atas isu dugaan intervensi dari pihak eksekutif terhadap ASN dan Kades agar memihak kandidat tertentu. Baginya, intervensi seperti ini tidak saja mencederai prinsip netralitas, namun juga merusak integritas birokrasi dan potensi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Ia menambahkan bahwa ASN dan Kepala Desa berperan sebagai penggerak pembangunan yang harus bebas dari pengaruh politik. “Jika mereka mulai berpolitik, mereka bisa kehilangan objektivitas, dan ini bisa menghambat kemajuan desa selama bertahun-tahun. Netralitas adalah bentuk komitmen ASN dan Kades kepada masyarakat, bukan kepada kekuasaan,” ungkapnya.

Dedi juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap netralitas bisa berujung pada sanksi serius, baik berupa pemberhentian dari jabatan atau konsekuensi lainnya yang berdampak panjang. HIMAROHU Riau siap menyuarakan ketidakpuasan ini kepada pihak berwenang, bahkan melakukan aksi turun ke jalan jika dugaan intervensi ini terus berlanjut.

Dedi berharap Pilkada 2024 berjalan aman, adil, dan kondusif, dengan menjaga netralitas setiap tahapan dan peran para pejabat. “Ini bukan hanya soal Pilkada, tapi tentang menjaga kepercayaan masyarakat dan mewujudkan kemajuan yang nyata bagi Rokan Hulu dan Riau secara umum,” pungkasnya.