Jakarta (Matariaubertuah.com),- 30 Desember 2024 – Langkah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang berencana membuka video dugaan tindak pidana korupsi sejumlah petinggi negara menuai kontroversi. Langkah ini dinilai pengamat politik sebagai bagian dari strategi saling sandera yang berpotensi merusak sistem demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Wildan Hakim, pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, rencana Hasto untuk membuka video tersebut lebih bernuansa politis ketimbang upaya nyata dalam memberantas korupsi. Wildan menyoroti bahwa PDIP, melalui Hasto, tampak memanfaatkan isu korupsi sebagai alat negosiasi politik, termasuk dalam kasus Harun Masiku yang selama ini menjadi perhatian publik.

Praktik Politik Saling Sandera
Wildan menjelaskan bahwa langkah Hasto memperlihatkan bagaimana praktik politik saling sandera masih kerap terjadi di Indonesia. “Jika Hasto benar memiliki bukti korupsi, pertanyaannya adalah mengapa bukti itu tidak segera diserahkan kepada aparat penegak hukum? Mengapa harus menunggu momentum politik tertentu untuk membukanya?” kata Wildan.

Ia menilai bahwa Hasto tidak benar-benar berniat membongkar kasus korupsi, tetapi lebih pada mencari celah untuk mengalihkan perhatian dari kasus Harun Masiku yang menyeret namanya. “Ini langkah politis. Hasto tahu bahwa jika fokus publik beralih ke korupsi di rezim sebelumnya, kasus Harun Masiku yang melibatkan dirinya akan mereda,” tambah Wildan.

Ancaman atau Gertakan Politik?
Meski demikian, Wildan mengingatkan bahwa ancaman Hasto untuk membuka video korupsi harus dibuktikan dengan tindakan konkret. “Jika video itu hanya digunakan untuk menggertak lawan politik tanpa ada tindak lanjut hukum, maka ini hanya akan menciptakan kegaduhan politik tanpa manfaat bagi penegakan hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa jika bukti-bukti tersebut benar dibuka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera bertindak. “KPK seharusnya menjadikan ini sebagai peluang untuk mengungkap lebih banyak kasus korupsi, termasuk yang selama ini tertutup rapat,” ujarnya.

Kepentingan Politik di Balik Langkah Hasto
Wildan juga menyoroti bahwa langkah Hasto ini tidak lepas dari kepentingan politik PDIP, terutama di tengah tekanan yang dihadapi partai tersebut menjelang pergantian pemerintahan. “Hasto adalah sosok kepercayaan Megawati Soekarnoputri, sehingga langkah politiknya kerap mencerminkan kepentingan strategis PDIP. Jika Hasto tersudut, maka PDIP pun ikut tertekan,” jelasnya.

Menurut Wildan, langkah ini mencerminkan strategi PDIP untuk menjaga posisi tawarnya di dunia politik nasional. Dengan mengungkit kasus korupsi lawan politik, PDIP mencoba mengamankan citra partai sekaligus mengalihkan perhatian dari isu internal, termasuk kasus Harun Masiku.

Masa Depan Penegakan Hukum
Langkah Hasto ini kembali menyoroti masalah besar dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana korupsi kerap menjadi alat politik ketimbang isu hukum murni. Wildan berharap agar publik tetap kritis dan mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak independen tanpa terpengaruh oleh dinamika politik.

“Yang dibutuhkan saat ini adalah transparansi dan keberanian aparat hukum untuk menindaklanjuti semua bukti yang ada, tanpa memandang siapa yang terlibat,” pungkas Wildan.(rpc)