ROKAN HULU (Matariaubertuah.com) – Dalam aksi damai yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu (Himarohu) pada Rabu, 16 Oktober 2024, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih melanda Kabupaten Rokan Hulu meskipun kabupaten tersebut telah genap berusia 25 tahun. Dipimpin oleh Joko Sisworo Pakis sebagai koordinator lapangan dan Roma Alvin sebagai jenderal lapangan, para mahasiswa menyampaikan serangkaian tuntutan kepada pemerintah daerah, meminta perbaikan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur dan agraria.

Joko Sisworo Pakis: Kekayaan SDA Belum Optimal untuk Kesejahteraan Rakyat

Dalam orasinya, Joko Sisworo Pakis menegaskan bahwa Kabupaten Rokan Hulu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seharusnya mampu menyelesaikan berbagai masalah strategis yang dihadapi saat ini. Ia mencontohkan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta permasalahan agraria yang dapat diminimalisir dengan adanya kesadaran dan kolaborasi antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan masyarakat setempat.

“Tidak terasa sudah 25 tahun Kabupaten Rokan Hulu terbentuk. Ulang tahun kabupaten ini diperingati setiap 12 Oktober, berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2003, yang diperkuat oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004,” ujar Joko.

Roma Alvin: Lima Tuntutan Mahasiswa untuk Perbaikan Kabupaten Rokan Hulu

Sementara itu, Roma Alvin selaku jenderal lapangan menegaskan lima tuntutan utama mereka dalam aksi ini:

  1. Pendidikan dan Perlindungan Anak: Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diminta segera menyelesaikan masalah pendidikan dan memberikan hak perlindungan anak yang memadai.
  2. Persoalan Perusahaan Ilegal: Pemerintah daerah didesak menindak tegas perusahaan-perusahaan yang beroperasi tanpa izin atau yang menimbulkan konflik di masyarakat.
  3. Infrastruktur yang Belum Memadai: Mahasiswa menuntut perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan bangunan publik yang masih kurang memadai.
  4. Korupsi dan Birokrasi: Bupati Rokan Hulu diharapkan segera mengambil tindakan untuk memberantas KKN dan memperbaiki tata kelola birokrasi di lingkungan pemerintahan.
  5. Sengketa Agraria: Mahasiswa mendesak penyelesaian konflik agraria yang melibatkan perusahaan dan masyarakat adat di Kabupaten Rokan Hulu.

“Rokan Hulu kini menyandang predikat sebagai kabupaten termiskin kedua di Provinsi Riau. Infrastruktur tidak efisien, fasilitas pendidikan belum memadai, dan banyaknya kasus kekerasan serta bullying terhadap anak-anak di bawah umur semakin memperparah kondisi. Kasus korupsi juga semakin merajalela, ditambah dengan konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat yang terus terjadi,” ujar Joko.

Sa’yan Maskuron: Aksi Mahasiswa Bentuk Kepedulian Terhadap Rokan Hulu

Sa’yan Maskuron, Pj Ketua Umum Himarohu-Riau, menambahkan bahwa aksi damai ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap Kabupaten Rokan Hulu yang berulang tahun ke-25. Mahasiswa telah melakukan diskusi dan kajian bersama mengenai permasalahan yang dihadapi Rokan Hulu dan telah menyerahkan rekomendasi kepada DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada 16 Oktober 2024, yang diterima oleh Wirandi Mustafa, S.IP, salah satu anggota DPRD.

“Ini adalah hasil kajian kami yang didasarkan pada fakta-fakta di lapangan. Kami berharap pemerintah dapat lebih tanggap dalam menyikapi persoalan-persoalan ini,” ujar Sa’yan.

Dedi Ashari: Mendesak Revisi Perda TJSP untuk Optimalisasi Manfaat Bagi Masyarakat

Dedi Ashari, Koordinator Umum aksi, menambahkan bahwa pemerintah daerah juga harus memperjuangkan revisi Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2015 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Menurutnya, perda tersebut perlu diimplementasikan dengan lebih optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Peraturan ini sudah ada, namun masih perlu direvisi agar lebih tepat sasaran. Masyarakatlah yang seharusnya merasakan langsung dampak dari pelaksanaan TJSP,” ungkap Dedi.

Mahasiswa Mendesak Pemerintah untuk Hadir dan Bertindak

Sa’yan Maskuron juga menekankan bahwa Himarohu akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Rokan Hulu di setiap pergerakan mahasiswa. Namun, hingga saat ini, ia menilai bahwa pemerintah daerah belum menunjukkan komitmen nyata dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

“Kami mendesak pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat dan memberikan sikap serta komitmen dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada,” tutupnya.

Aksi damai ini menjadi penanda bahwa mahasiswa Rokan Hulu terus bergerak untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan mendesak pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang terjadi di kabupaten tersebut. (rls)

Wartawan :
Nur iman pakis

Tim Editor
(Matariaubertuah.com)