Pekanbaru (Matariaubertuah.com),- Selasa, 3/12/2024 Kota Pekanbaru kembali menjadi sorotan publik setelah terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah. Kasus ini menjadi tamparan keras, tidak hanya bagi pemerintah kota, tetapi juga mencoreng wajah Riau di tingkat nasional.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Triono Hadi, S.Ikom., M.Sos., menilai kejadian ini mencerminkan buruknya integritas pejabat di daerah. “Penjabat (PJ) Walikota, yang diangkat langsung dari pemerintah pusat, seharusnya menjadi teladan dalam integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, memperburuk citra pemerintah daerah di Riau,” tegas Triono.

Triono menambahkan, kasus ini membuktikan bahwa upaya pencegahan korupsi di daerah belum berjalan optimal. “Sekretaris Daerah (Sekda), yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan sistem anti-korupsi berjalan efektif, justru terseret dalam perilaku korup. Jika Sekda saja tidak mampu menunjukkan teladan yang baik, bagaimana mungkin program pencegahan korupsi dapat diimplementasikan dengan baik?” katanya.

Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Masih Rentan Korupsi
Menurut Triono, korupsi yang terus terjadi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menunjukkan adanya celah besar dalam sistem tersebut. “Sistem PBJ yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel menjadi lahan subur bagi praktik korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya membangun sistem yang kuat dan menutup peluang korupsi belum berhasil sepenuhnya. Tanpa reformasi sistem yang mendalam, sulit untuk menghentikan perilaku koruptif,” jelasnya.

Beban Pajak Tidak Seimbang dengan Kinerja Pemerintah
Triono juga menyoroti kebijakan pemerintah yang menekan masyarakat melalui kenaikan pajak dan pungutan lainnya dengan dalih stabilitas keuangan dan keberlanjutan pembangunan. “Ironisnya, kebijakan ini tidak diimbangi dengan sistem yang mampu memastikan uang rakyat digunakan untuk kepentingan publik dan tidak jatuh ke tangan koruptor. Ini sangat menyakitkan bagi masyarakat,” tambahnya.

Solusi: Hukum Berat dan Reformasi Sistemik
Sebagai solusi, Triono mendesak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku korupsi. “Para koruptor harus dihukum seberat-beratnya agar memberikan efek jera. Tapi itu saja tidak cukup. Sistem harus diperbaiki secara menyeluruh untuk menutup peluang penyelewengan uang negara. Pemerintah juga harus memastikan bahwa calon pejabat publik disaring dengan ketat agar tidak ada penjahat uang rakyat yang menduduki posisi strategis,” tegasnya.

Triono menutup pernyataannya dengan menyerukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk membangun sistem yang transparan dan akuntabel. “Hanya dengan cara ini kepercayaan publik dapat dipulihkan, dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (rls)