Kampar (Matariaubertuah.com),- 30 Desember 2024 – Ratusan tenaga kesehatan sukarela (TKS) se-Kabupaten Kampar menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Kampar. Para demonstran membawa berbagai alat peraga, seperti spanduk, untuk menyuarakan tuntutan mereka. Dalam aksi ini, massa meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kampar untuk memperhatikan nasib mereka agar diberi kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Massa menyatakan bahwa mereka telah belasan tahun mengabdi sebagai tenaga honorer. Mereka mendesak Penjabat (Pj) Bupati Kampar untuk serius menanggapi permintaan ini demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Para TKS juga meminta jaminan kepastian dari Pemda Kampar agar mereka dapat memenuhi kehidupan yang layak sesuai dengan cita-cita kesejahteraan daerah.

Ketika diwawancarai oleh awak media, Hafis, selaku koordinator lapangan (Korlap), menegaskan pentingnya itikad baik dari Pj Bupati Kampar. “Kami tidak ingin alasan keterbatasan anggaran atau regulasi digunakan sebagai penghalang. Semua ini tergantung pada kemauan pemerintah daerah. Pertanyaannya, apakah Pj Bupati Kampar mau membantu rakyat dan masyarakatnya atau tidak?” ujarnya.

Hafis juga menyoroti alasan yang sering disampaikan oleh pemerintah daerah bahwa hal ini merupakan kebijakan pusat. “Kalau memang ini kebijakan dari pemerintah pusat (BKN RI), mengapa daerah lain bisa melaksanakan hal yang sama, sementara Kampar tidak? Jika hanya menyalahkan kebijakan pusat, lalu apa gunanya ada gubernur, bupati, camat, dan kepala desa? Kami butuh kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menjalankan perintah atasan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hafis mengungkapkan keresahannya terkait alasan yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama DPRD Kampar sebelumnya. Menurutnya, salah satu alasan Pemda Kampar adalah karena selama ini TKS tidak digaji melalui APBD Kampar. “Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana mungkin pemerintah mempekerjakan TKS tanpa kejelasan dan kepastian? Dari mana gaji atau honor TKS selama ini? Kenapa pemerintah terkesan tidak terencana?” katanya.

Hafis juga menyoroti kebijakan Pemda Kampar yang dinilai tidak adil. “Beberapa waktu lalu, tenaga cleaning service (CS) dan keamanan (security) diberi kemudahan. Apakah mereka berasal dari keluarga pejabat? Kami hanya meminta keadilan agar TKS juga dipermudah dalam mengikuti seleksi PPPK,” tegasnya.

Dalam aksi ini, sejumlah demonstran membawa spanduk dengan berbagai tulisan yang menggambarkan keluh kesah mereka. Beberapa tulisan di antaranya:

  • “Covid datang kami terdepan, Covid hilang kami terbuang.”
  • “Indonesia sehat, nasib TKS sekarat.”
  • “Belasan tahun mengabdi, masa TKS abadi.”

Melalui aksi ini, para TKS berharap Pemda Kampar memberikan jawaban yang jelas dan solusi konkret atas tuntutan mereka. Mereka menyerukan keadilan dan kesejahteraan yang selama ini mereka dambakan demi kemajuan Kampar yang lebih baik.