Pekanbaru (Matariaubertuah.com),— Pemerintah Provinsi Riau kembali mengangkat isu mendesak terkait keterbatasan personel polisi hutan (Polhut) di wilayahnya. Dengan luas kawasan hutan mencapai 4,8 juta hektare, Gubernur Riau Abdul Wahid menyebutkan bahwa jumlah Polhut yang tersedia saat ini sangat tidak memadai.

“Kita harus akui, personel yang ada sekarang tidak sebanding dengan luas dan kompleksitas kawasan hutan yang perlu diawasi,” ujar Wahid dalam keterangannya, Rabu (11/6/2025). Ia menyatakan akan segera mengajukan penambahan personel ke pemerintah pusat, dengan menyesuaikan peraturan yang berlaku.

Gubri juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait fungsi dan kategori hutan, seperti perbedaan antara hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. “Banyak masyarakat belum paham, ini yang menjadi salah satu sumber masalah di lapangan,” tambahnya.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, Embi Yarman, mengungkapkan bahwa dari total hutan yang ada, sekitar 2 juta hektare masuk dalam kategori open access, yang sangat rentan terhadap perambahan liar dan kebakaran hutan.

“Saat ini kita hanya memiliki 80 personel Polhut untuk seluruh provinsi. Angka itu jauh dari ideal,” kata Embi. Selain kekurangan tenaga, kondisi peralatan di lapangan juga memprihatinkan. Banyak kendaraan operasional dan senjata api yang rusak, sementara anggaran untuk perbaikan atau pengadaan baru sangat terbatas.

Embi juga menjelaskan bahwa Riau sudah mengajukan penambahan sekitar 700 personel ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Usulan ini disampaikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur urusan kehutanan berada di bawah kewenangan pusat, khususnya dalam kawasan konservasi.

Upaya peningkatan kapasitas juga telah dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan Polhut pada Februari lalu. Namun, kegiatan ini tidak dapat diselesaikan karena keterbatasan dana.

“Empat aspek utama yakni SDM, anggaran, peralatan, dan metode kerja saat ini sedang dalam kondisi krisis. Kita tetap lakukan koordinasi dan sinergi, tapi kondisi di lapangan membutuhkan perhatian segera,” tutup Embi.

Kondisi ini mencerminkan tantangan serius dalam menjaga kelestarian hutan di Riau, yang merupakan salah satu wilayah dengan tutupan hutan terbesar di Indonesia, namun juga paling rawan terhadap kerusakan ekologis.(roc)